Penerbitan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 menimbulkan perhatian serius di kalangan pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Perhatian tersebut terutama berkaitan dengan penempatan JPT pada KBLI 52311 dalam kelompok aktivitas intermediasi untuk transportasi barang. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap cara pemerintah, sistem Online Single Submission atau OSS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami ruang lingkup usaha freight forwarding di Indonesia.

Penempatan JPT pada KBLI 52311 membawanya ke dalam Subgolongan 5231 yang dikonstruksikan sebagai aktivitas intermediasi transportasi barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertemukan klien dan penyedia jasa transportasi dengan imbalan berupa biaya atau komisi, tanpa pihak perantara menyelenggarakan sendiri layanan transportasi yang diperantarai. Deskripsi tersebut memang sesuai untuk menggambarkan salah satu fungsi freight forwarder. Akan tetapi, deskripsi itu terlalu sempit dalam menangkap realitas bisnis kegiatan JPT modern.

Analogi Platform Layanan Kesehatan Digital

Dalam sebuah diskusi dampak KBLI 2025 terhadap bisnis JPT, salah satu narasumber menggunakan platform layanan kesehatan digital sebagai contoh aktivitas intermediasi. Melalui platform tersebut, pengguna dapat terhubung dengan dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Platform menyediakan sarana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan layanan dengan pihak yang menyediakan layanan. Analogi tersebut membantu menjelaskan karakter dasar intermediasi. Pihak perantara menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi penyedia jasa utama yang diperantarai. Sayangnya, analogi platform layanan kesehatan digital tidak dapat diterapkan secara utuh kepada JPT.

Dalam transaksi tertentu, freight forwarder memang dapat bertindak sebagai agent. Ia bekerja untuk dan atas nama pelanggan, memesan ruang angkut, mengurus dokumen, serta menghubungkan pemilik barang dengan perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, perusahaan trucking, atau penyedia jasa transportasi lainnya. Dalam posisi ini, freight forwarder dapat menerima fee atau komisi dan tidak mengambil kedudukan sebagai pengangkut kontraktual. Dalam transaksi lain, freight forwarder dapat bertindak atas namanya sendiri sebagai principal atau contractual carrier. Freight forwarder dapat menjual layanan pengangkutan kepada pelanggan, menerbitkan House Bill of Lading atau dokumen angkutan multimoda, serta memikul tanggung jawab kontraktual atas pelaksanaan pengiriman.

Sebagai Non-Vessel Operating Common Carrier atau NVOCC, freight forwarder dapat menjadi carrier secara kontraktual tanpa mengoperasikan kapal sendiri. Perusahaan pelayaran menerbitkan Master Bill of Lading kepada freight forwarder atau mitra jaringannya, sedangkan freight forwarder menerbitkan House Bill of Lading kepada pelanggan.

Perbedaan tersebut sangat mendasar. Platform layanan kesehatan digital pada contoh tersebut tetap berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia layanan medis. Sementara itu, freight forwarder dapat berubah kedudukan berdasarkan kontrak dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. JPT dapat menjadi agent, namun dapat juga menjadi prinsipal, organizer, consolidator, contractual carrier atau NVOCC, maupun operator angkutan multimoda.

Membaca ISIC Rev. 5 secara Utuh

KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification Revision 5 atau ISIC Rev.5. Harmonisasi dengan standar internasional ini penting untuk menjaga keter-bandingan statistik antarnegara akan tetapi ISIC Rev.5 perlu dibaca secara utuh.

ISIC Rev.5 membedakan aktivitas pendukung transportasi dalam Group 522 dengan aktivitas intermediasi transportasi dalam Group 523. Class 5229, yaitu Other transportation support activities, antara lain mencakup fungsi arranging or organizing of transport operations, kegiatan logistik tertentu, serta pengurusan dokumen transportasi. Sementara itu, Group 523 mencakup aktivitas intermediasi yang mempertemukan pengguna jasa dengan penyedia jasa transportasi. Perantara bertindak atas nama klien dan memperoleh imbalan berupa biaya atau komisi. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa intermediation dan arranging or organizing of transport operations bukan fungsi ekonomi yang identik.

Secara substansial, banyak kegiatan utama JPT lebih dekat dengan ISIC Class 5229. Karakter ini sebelumnya tercermin dalam KBLI 2020 kode 52291 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Freight forwarder memang dapat menjalankan fungsi intermediasi yang sesuai dengan Group 523. Namun, tidak seluruh kegiatan freight forwarding dapat dimasukkan ke dalam satu fungsi tersebut. Pengorganisasian transportasi, konsolidasi muatan, penerbitan dokumen, pengelolaan distribusi, pengangkutan kontraktual, dan layanan door-to-door melampaui fungsi mempertemukan pengguna dengan penyedia jasa transportasi.

Indonesia tetap perlu mengacu pada ISIC Rev.5. Namun, pemetaan nasional harus mampu menggambarkan kegiatan utama JPT secara tepat dan memastikan sistem perizinan tetap mengakomodasi model bisnis freight forwarding secara utuh.

Kedudukan JPT dalam PP Nomor 31 Tahun 2021

Ruang lingkup JPT tidak hanya dapat dibaca melalui KBLI. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran juga memberikan dasar sektoral yang penting. PP Nomor 31 Tahun 2021 sama sekali tidak mengonstruksikan JPT sebagai usaha perantara semata.

Pasal 9 menempatkan JPT sebagai bagian dari usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) memberikan spektrum kegiatan yang luas melalui 22 kegiatan, mulai dari penerimaan, pengelolaan penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengelolaan transportasi, penerbitan dan penyelesaian dokumen, pemesanan ruang pengangkut, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi pengiriman, penyelesaian tagihan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, layanan logistik nasional dan internasional, teknologi pelacakan barang secara real-time, hingga pengangkut kontraktual atau NVOCC serta penanganan barang khusus bawaan. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa JPT menjalankan fungsi pengorganisasian, pengelolaan, dan tanggung jawab kontraktual dalam rangkaian pengiriman, bukan sekadar mempertemukan klien dengan penyedia jasa transportasi untuk memperoleh biaya atau komisi.

Konstruksi tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan PM Nomor 3 Tahun 2026. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan usaha JPT atau freight forwarding sebagai kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. Pasal 15 kembali menjabarkan 22 kegiatan JPT, sedangkan Pasal 16 secara tegas menempatkan perusahaan JPT sebagai pengangkut kontraktual yang menerbitkan dokumen angkutan, termasuk House Bill of Lading, House Air Waybill, dan FIATA Multimodal Transport Bill of Lading.

Seluruh kegiatan JPT tersebut tidak dapat disamakan dengan intermediary. Intermediary bertindak atas nama klien, memperoleh fee atau komisi, dan tidak menyelenggarakan sendiri layanan transportasi yang diperantarai. Sebaliknya, JPT dapat bertindak atas namanya sendiri sebagai principal, menerbitkan dokumen angkutan, mengorganisasi pengiriman lintas moda, dan memikul tanggung jawab kontraktual kepada pelanggan. Penempatan seluruh JPT dalam KBLI 52311 bukan hanya menyederhanakan klasifikasi, tetapi berpotensi mereduksi ruang usaha yang telah diberikan oleh PP Nomor 31 Tahun 2021 dan ditegaskan kembali dalam regulasi sektoral.

Uji Publik dan Keterwakilan Pelaku Usaha

Perubahan klasifikasi yang mempengaruhi struktur perizinan dan proses bisnis seharusnya dibahas dengan melibatkan pemangku kepentingan yang mewakili kegiatan usaha terkait. Uji publik tidak cukup hanya dilihat dari jumlah forum atau jumlah peserta. Kualitas uji publik juga ditentukan oleh keterwakilan pihak yang memahami substansi, praktik usaha, risiko kontraktual, dan dampak implementasinya.

Berdasarkan keterangan ALFI, asosiasi yang mewadahi ribuan pelaku JPT tersebut tidak dilibatkan secara memadai dalam uji publik KBLI 2025. Ketidakterlibatan ini patut menjadi perhatian. ALFI memiliki anggota yang menjalankan kegiatan freight forwarding, kepabeanan, pergudangan, trucking, konsolidasi, distribusi, pengangkutan kontraktual, dan angkutan multimoda. Organisasi ini juga memiliki struktur kepengurusan, jaringan wilayah, tenaga ahli, praktisi berpengalaman, serta sumber daya manusia dengan kompetensi dan sertifikasi yang relevan. Selain memiliki basis anggota yang luas di Indonesia, ALFI terhubung dengan perkembangan freight forwarding pada tingkat regional dan internasional. Jaringan tersebut memberikan akses terhadap praktik bisnis, standar dokumen, kompetensi profesi, serta perubahan model layanan freight forwarding global.

Kelengkapan organisasi tersebut membuat ALFI layak menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dalam pembahasan klasifikasi JPT. ALFI tidak hanya mewakili kepentingan administratif perusahaan. Asosiasi ini membawa pengetahuan operasional dari pelaku yang menjalankan kegiatan pengiriman setiap hari. Apabila asosiasi yang mewakili pelaku utama tidak dilibatkan, pembentuk klasifikasi berisiko memperoleh gambaran yang tidak lengkap. JPT dapat terlihat hanya sebagai pihak yang mempertemukan pemilik barang dengan carrier. Padahal, dalam praktiknya, JPT juga merancang rute, menggabungkan beberapa moda, mengonsolidasikan muatan, mengelola dokumen, mengatur gudang dan distribusi, menerbitkan dokumen angkutan, serta mengambil tanggung jawab kontraktual. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedalaman partisipasi substantif dan keterwakilan industri dalam proses penyusunannya.

Persoalan ini juga menunjukkan pentingnya membedakan antara uji publik formal dan konsultasi substantif. Uji publik formal dapat terlaksana ketika rancangan dipresentasikan kepada sejumlah pihak. Konsultasi substantif baru tercapai apabila pelaku yang terdampak memperoleh akses terhadap rancangan, memahami konsekuensinya, menyampaikan masukan, dan memperoleh penjelasan mengenai penerimaan atau penolakan masukan tersebut. Partisipasi yang bermakna harus berlangsung sebelum keputusan final ditetapkan. Pelibatan setelah masalah muncul dalam OSS tidak dapat menggantikan konsultasi pada tahap penyusunan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi bersama dengan melibatkan BPS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perhubungan, ALFI, akademisi, serta pelaku usaha JPT. Evaluasi tersebut harus memeriksa kesesuaian konsep, dampak regulasi, dan penerapan teknisnya dalam OSS.

Masalah Utama Berada pada Implementasi OSS

Dalam diskusi bersama pelaku usaha, BPS telah menjelaskan bahwa KBLI pada dasarnya merupakan instrumen klasifikasi. KBLI tidak dimaksudkan sebagai instrumen yang secara langsung menghapus atau membatasi kegiatan usaha yang telah diatur oleh kementerian teknis. Penjelasan tersebut penting, tetapi belum menyelesaikan persoalan pada tingkat implementasi.

Dalam implementasi yang dialami pelaku usaha, KBLI 52311 diperlakukan dalam OSS sebagai kegiatan single purpose. Kondisi ini menghambat badan usaha JPT ketika akan menambahkan KBLI lain yang diperlukan untuk menjalankan layanan logistik terintegrasi.

Masalah ini menjadi nyata ketika perusahaan JPT memiliki atau menguasai armada trucking, mengelola gudang, menjalankan distribusi, atau menyediakan fasilitas logistik pendukung dalam satu badan usaha. Penguncian tersebut dapat mendorong pelaku usaha membentuk badan usaha terpisah untuk kegiatan yang secara operasional merupakan satu rangkaian layanan kepada pelanggan. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan freight forwarding modern. Pelanggan tidak lagi hanya membeli jasa pemesanan ruang angkut. Pelanggan membutuhkan layanan dari titik asal sampai tujuan, satu pengendali operasional, visibilitas pengiriman, kepastian dokumen, serta satu pihak yang bertanggung jawab secara kontraktual.

Jika BPS menyatakan bahwa KBLI tidak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan JPT, prinsip tersebut harus tercermin dalam konfigurasi OSS. Penjelasan dalam forum diskusi dirasa belum cukup apabila dalam praktiknya OSS tetap memperlakukan JPT sebagai kegiatan single purpose.

Alternatif Penyelesaian

Pemerintah perlu menyiapkan solusi yang menjaga harmonisasi statistik sekaligus memberikan kepastian berusaha.

Pilihan pertama ialah meninjau kembali penempatan JPT dan mengembalikannya pada kelompok kegiatan pendukung transportasi yang secara substansial sejalan dengan ISIC Class 5229. Pilihan ini dapat menggunakan konstruksi klasifikasi yang setara dengan KBLI 52291 sebelumnya. Pendekatan tersebut lebih dekat dengan fungsi utama JPT sebagai pengatur dan pengorganisasi transportasi. Peninjauan ini bukan berarti Indonesia menolak ISIC Rev.5. Justru ISIC perlu dibaca secara lengkap dengan membedakan intermediasi, pengorganisasian transportasi, kegiatan pendukung, dan penyelenggaraan transportasi secara aktual.

Apabila KBLI 52311 tetap dipertahankan, pemerintah perlu mengambil pilihan kedua, yaitu membuka penguncian single purpose dalam OSS. JPT harus dapat menambahkan KBLI yang relevan dalam satu NIB sepanjang memenuhi norma, prosedur, standar, kriteria, dan persyaratan untuk setiap kegiatan.

Pemerintah juga perlu menjamin bahwa satu badan usaha JPT dapat menjalankan layanan logistik terintegrasi. Kepemilikan atau penguasaan armada, gudang, dan fasilitas logistik tidak seharusnya secara otomatis memaksa perusahaan membentuk badan usaha baru. Pengawasan tetap dapat dilakukan berdasarkan izin, standar keselamatan, kompetensi, dan persyaratan sektoral untuk setiap kegiatan. Ketentuan tersebut juga tidak seharusnya meniadakan 22 kegiatan JPT dalam Pasal 12 PP Nomor 31 Tahun 2021 dan Pasal 15 ayat (1) PM Nomor 59 Tahun 2021.

BPS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Perhubungan perlu menyelaraskan klasifikasi, regulasi sektoral, dan konfigurasi OSS. Keselarasan tersebut harus dituangkan dalam keputusan teknis yang dapat dijalankan oleh sistem, bukan hanya melalui penjelasan lisan dalam forum diskusi. Evaluasi tersebut juga harus melibatkan ALFI secara substantif. Pelibatan asosiasi dibutuhkan untuk menguji apakah rumusan klasifikasi dan konfigurasi OSS sesuai dengan proses bisnis JPT, hubungan kontraktual, penggunaan dokumen angkutan, serta kebutuhan integrasi layanan.

*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau pandangan resmi Supply Chain Indonesia.

Sumber : https://supplychainindonesia.com/

• Travel, Lifestyle
• 03 Comments